Dinamika Sosial Budaya Bahari

Pendapat Kelompok 1A dan 1B
“Pengelolaan SDL Berwawasan Lingkungan”

Kelompok 1A
- Perubahan sosial akal budi adalah 1 buah gejala berubahnya struktur supel dan figur budaya dalam suatu suku
- Reformasi sosial budaya dipengaruhi sama factor privat, factor eksternal, dan factor yang menghambat
- Sumber daya nautikal adalah sumber daya yang meliputi tempat yang luasnya mencakup umur laut.
- Macam-macam sumber daya laut:
1. Sumber daya dapat pulih
2. Sumber kemampuan tidak sanggup pulih
3. Jasa-jasa daerah sekeliling kelautan
- Dinamika toleran budaya suku terhadap pengelolaan SDL adalah perubahan sepenuhnya seperti motorisasi perahu nelayan yang mengirim fungsi layar dan pendayung, ada reaksi transformasi structural mengenai kelompok-kelompok kerja nelayan dan pelaut serta tali pemasaran, terdapat proses perkembangan internal laksana perubahan jenis bagang tancap ke bagang perahu, dan proses difusi (persebaran) yang mencolok

Grup 1B
- Indonesia mempunyai sumber kecakapan laut yang sangat meruah
- Memilikinya pola dekstruktif dalam pengelolaan mengakibatkan kebinasaan sumber kemampuan laut
- Indonesia belum dapat mengusahakan dan menjalankan sumber kompetensi laut dengan maksimal karena kurangnya warta akan implementasi teknologi
Dalam upaya penjelasan dan pengelolaan sumber kemampuan laut diperlukan undang-undang dan hokum yang jelas & tegas.

Suara Kelompok 2A dan 2B
“Aspek Cerita Maritim”

Ilmu sejarah kerajaan maritime di Indonesia
1. Sriwijaya
Sriwijaya yaitu kerajaan pantai dengan perniagaan Internasional melalui selat malaka. Zona utamanya yaitu ibukota muara pada Palembang, lurah sungai musi, dan ruang muara-muara tandingan. Produk atas kerajaan sriwijaya yaitu pala, cengkeh, gading, timah, kura-kura, remah-remah, dsb.
2. Majapahit
Kerajaan majapahit ada berdasar pada laut. Pihak berkuasa ini serupa negara agraris yang mempunyai angkatan samudra yang longgar. Kerajaan tersebut melakukan ekspansi dan penembusan budaya. Kekuasaanya meliputi sumatera, Maluku, serta luar negeri. Puncak syiar majapahit di dalam masa rezim Hayam Wuruk dibantu Pion Mada. Dalam dalamnya terdapat sumpah palapa yang memiliki dalam kitab pararaton.
3. Wawasan sosial Gowa
Peluang sebelum Tumanurung
- Ada 4 kepala suku
- Terbuka 9 negri kecil di kerajaan Gowa
- Sebab memiliki otonomi Negara sendiri, Negara tersebut saling bersaing
Masa Tumanurung
- Dipilihlah pemimpin cewek bernama Tumanurung
- Di tahun 1320 kerajaan yang ada resmi berpanggilan Gowa
- Kerajaan gowa sempat terkuak menjadi 2 yaitu utara dan daksina
- Pada masa rezim raja ke-9, gowa terjadi meruntuhkan pemerintahan talo oleh karena itu berubah pamor menjadi Gowa Talo.
Perkembangan Kerajaan Gowa
- Berlangsung pada kala ke 16
- Somba Opu setaraf pusat negeri, dan membuat dermaga jadi ekonomi tumbuh dengan laju
- Dibangun benteng somba opu
Islamisasi Kerajaan Gowa
- Agama islam awalnya hadir oleh kerajaan Gowa Talo
- Selagi perang negeri lain kalah dan kesudahannya menerima agama islam
Zaman Kekuasaan
- Raja ke 16 memimpin
- Terkenal menggunakan bandara Intersional
Masa Degenerasi
- Belanda muncul & mengadakan perang tetapi kalah
- Kerajaan saat tersebut dipimpin Superior Hasanuddin
- Kerajaan Bone bergabung menggunakan Belanda & akhirnya pihak berkuasa Gowa runtuh
- Tidak sedikit pahlawan yang wafat
- Perjanjian bongaya yang isinya seluruh rempah-rempah diberikan kepada belanda

Peringkat Nilai Cerita dalam Kontek pembangunan kontinen maritime
1. Teknologi Perkapalan: pada perihal sriwijaya, bahtera besar telah digunakan dalam berlayar
2. Angkatan Laut: AL sudahh digunakan bagi menjaga sbilitas kerajaan
3. Navigasi: Teladan pelayaran telah menggunakan perangkat deteksi.
4. Tradisi Kemaritiman: Doa serta sesajen bagi kapal segar
5. Kota dan Suku: terbuka mendapatkan unsure pendatang
6. Kompetensi Budaya Bahari: Candi yang melukiskan kapal dan bahtera

Kasus:
- Sipadan dan Ligitan (sengketa Indonesia serta Malaysia)
- Perairan Ambalat (Sudah 3 tahun belum terselesaikan)

Grup 2B

Silsilah Perkembangan Hukum Laut

Wilayah pesisir cuma dapat menguasai laut dg batas 3 mil dari garis pantainya.
- Res Nulius: samudra tidak ada yang miliki
- Res Communis: Laut ialah milik globe
Diadakan pembahasan hokum samudra untuk menentukan batas-batas bahari

Hukum Samudra Indonesia
- Deklarasi Djoenda
- UNDANG-UNDANG no. 6 thn 1996
- Keterangan benua maritime Indonesia di Makassar
- Deklarasi Bunaken
- Kabinet Gotong Royong
- Teriakan Sunda Kelambir
- UNDANG-UNDANG Pokok Sungai
Hukum Samudra Internasional
- Pasal 5 UU no. 6 thn 1996
- Laut territorial
- Gara-gara UNCLOS 1982
- Gara-gara 19 Musyawarah
- Gara-gara 10 UU no. 6 thn 1996
Upaya serta Strategi mensuport NKRI diantaranya dengan meradukan mercusuar di karang unarang, membangun daratan penjaga & pos penunggu, membangun daratan buatan, kebolehan langsung mendampingi pemerintah, pemberdayaan pulau sektarian terluar, pengamatan dan penyelamatan kawasan samudra terpadu.

Pendapat Kelompok 3A dan 3B
“Masyarakat Maritim”

Keragaman alias kemajemukan suku terjadi karena unsur-unsur laksana ras, etnik, agama, pekerjaan, penghasilan, petunjuk, dan sebagainya. Suku Indonesia diartikan sebagai masyarakat yang multikultural artinya memiliki banyak budaya. Keyakinan akan multiplisitas bangsa tersebut sesungguhnya telah tercermin pada baik dengan perantara semboyan bangsa kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika.
Macam – macam masyarakat maritime yaitu:
1. Masyarakat maritime Pasuruan
Dari lama memanfaatkan sumberdaya bahari yang berpengaruh disekitar wilayahnya sebagai teritori hidup dan mencari roh
2. Bangsa maritime Kepulauan Riau
Lingkungan ini mempunyai sumberdaya marine yang berdasar pada pontensial sanggup diandalkan untuk menopang kesejateraan masyarakat maritim dan warga pada biasanya
3. Suku maritime Terkatung-katung Barat
Berparadigma pembangunannya beserta melakukan regenerasi yang berisi semangat desentralisasi, berpola perembukan wilayah, bersama berorientasi di dalam pengembangan superioritas komperatif serta keunggulan kompetitif.
4. Suku maritime Banten Barat
Semangat sumberdaya marine yang ”common property” & ”open access” membentuk kriteria sosial pikiran masyarakat bahari yang tertentu dan nisbi berbeda pada masyarakat pedesaan lainnya (terrestrial villagers)
5. Masyarakat maritime Lombok Timur
Penghidupan suku di kawasan ini lebih banyak mengandalkan perikanan, disamping sektor-sektor lainnya, diantaranya pertambangan, industri, perdagangan, perhotelan dan warung makan, transportasi, perbankan dan jasa-jasa lainnya.

Pendapat Kelompok 4A dan 4B
“Kelembagaan Masyarakat Maritim”
Group 4A
Peraturan adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melakukan berbagai rancangan tertentu (Horton and Hunt, 1993: 244). Selanjutnya dikatakan lembaga tercakup di antara norma-norma masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa, serta ketika kebiasaan dan susunan nilai dalam sekitar suatu kegiatan yang penting menjadi terorganisasi di dalam komposisi keyakinan serta perilaku yang sangat formal dan mengurung, maka suatu lembaga sudah berkembang.
Jenis-Jenis Kelembagaan:
- Kelembagaan Strategi
- Kelembagaan Kekerabatan
- Kelembagaan Agama/Kepercayaan
- Kelembagaan Ekonomi
Kelembagaan Tradisional:
1. Sasi
Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk memungut hasil sumberdaya alam tertentu sebagai daya pelestarian per menjaga ukuran dan masyarakat sumberdaya hayati (hewani mau pun nabati) bumi tersebut
2. Ponggawa Sawi
Ponggawa-sawi yang merupakan suatu bentuk perkumpulan sosial yang telah mapan pada kalangan bangsa Bugis, Makassar.

Kelompok 4B
Kemiskinan ialah masalah yang multidimensional maka itu pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan juga harus multidimensional. Dalam hal membereskan kemiskinan kaum nelayan, Setidaknya perlu mengagas dan mengadakan harapan bakal perkuatan bidang kelautan dr semua segi. Mulai dari gazetteer pulau, pemetaan wilayah terbaru, penegasan tapal batas, perkuatan armada pertahanan lautan (penambahan total kapal sambang laut sampai jumlah ideal), pengembangan & kawal stabil pulau-pulau terluar, penertiban tempat tangkapan ikan dan kesibukan kelautan beda, sampai teka-teki penyelamatan mayapada perairan. Itu juga tergolong perkuatan kawasan perikanan, perlagaan nasib nelayan lokal (dalam negeri), penegasan dan penegakan hukum segara dan nautikal, sampai pemanfaatan berkelanjutan kapasitas laut yang ramah lingkungan. Begitu besar “pekerjaan rumah” yang mesti diselesaikan Nusantara untuk mampu tegar jantan sebagai satu negara marine terbesar globe.
Dengan demikian mengatasi kesengsaraan nelayan sebaiknya harus diawali dengan adanya data saksama statistik. Setelah itu ditindaklanjuti menggoleng apa sumber dari kemiskinan tersebut, apakah karena jeratan utang / faktor berbeda. Kemudian cara atau ragam untuk menaggulanginya lebih terfokus, pada nelayan-nelayan yang beruang pada subordinasi tokeh. Bagaimanpun juga jika penyebab kesukaran tidaklah setara disemua wilayah, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tersangkut kondisi tempatan. Sehingga cara pengentasan kemiskinanpun tidak sanggup digeneralisir pada semua wilayah atau seluruh sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak sanggup disamamakan pada ukuran kemiskinan buruh dalam perkotaan. Bahkan dalam suatu di kota yang sama belum tentu mampu diratakan ukuranya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan memerlukan strategi tertentu yang dapat menjawab realitas yang terjadi hari itu. Selain hal itu, peranan pedoman juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan.

Kesimpulan Kelompok 5A dan 5B
“Dinamika Kehidupan Toleran Budaya Bahari”

Kelompok 5A
Sistem perhitungan budaya, aksi kolektivitas, dan perilaku pikiran kebaharian ini tumbuh berkembang sebagai turunan dari kemahiran berinteraksi beserta laut, pekerjaan berat & rumit, gertakan bahaya & ketidakmenentuan, lingkungan sosial pikiran masyarakat pengguna sumberdaya & jasa laut yang lain, penguasa negara, pasar, dan sebagainya. Nilai-nilai akal budi yang melekat dalam rumpun bahari yang ada perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan fleksibel (input values) yang tersembunyi dalam visi Universitas Hasanuddin (“Unhas sederajat pusat pengembangan budaya bahari”) yang mau menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, serta mandiri (output values) dalam menjadi contoh sekaligus tujuan pengembangan pikiran bahari dalam masa depan.

Kelompok 5B

1. Bervariasi desa nelayan di wilayah timur Nusantara lainnya, motorisasi perahu & kapal penangkapan ikan pada desa-desa nelayan Sulawesi Selatan baru semenjak di tahun-tahun 1970-an.
2. Perkembangan Bisnis dan Teknologi Perikanan Laut yaitu Gae, Bagang, Jual beli pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, danKompresor.
3. Pola hubungan (struktur sosial) yang menandai hubungan dalam group P. Sawi baik dalam bentuknya yang elementer (P. Laut/Juragan-Sawi) sekalipun bentuk kian kompleks (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) yakni hubungan patron-client.
4. Peradaban atau jagat kehidupan pribadi tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur sudah biasa (cultural universal), yakni warta (cognitive/ideational/mental material), bahasa, persekutuan sosial, per-ekonomian, teknologi, kesenian, religi & kepercayaan.
5. Kelestarian sumber daya, khususnya sumber kemampuan laut adalah sesuatu yang sangat tebal, oleh karena itu kelestariannya harus dipelihara.

Kesimpulan Famili 6A & 6B
“Pembangunan Benua Marine (IPTEKS BAHARI)”

Kelompok 6A
Lautan yaitu bagian besar wilayah RI dan yakni factor yang utama yang mesti dikelola secara baik kegiatan mewujudkan cita – pikiran nasional. Pengelolaan aktivitas pembangunan laut kudu bersifat konsisten.
Salah satu pembeda utama sempang kebudayaan warga maritime dan darat yang sekaligus menajdi keunikan mendorong ialah kepelikan tipe/bentuk dan variasi teknologi digunakan. Keruwetan tipe & variasi teknologi yang dikenakan.
Kendala Sudah tidak asing lagi dalam Pemanfaatan Wilayah Nusantara
• derajat tenaga komitmen dalam eksploitasi dan pengembangan laut sedang kurang
• dalam pemanfaatan laut sebagi sumber benih baku serta sumber energy adalah kurangnya tenaga ulung dan trengginas yang mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber- sumber itu di dalam, disamping masalah permodalannya
• belum meratanya kesabaran industri
• terbatasnya prasarana untuk penjagaan dan kedamaian di laut.
• seluruh potensi sumberdaya yang ada di ZEEI yang hak pengelolaannya dikasih kepada Nusantara belum dapat diketahui secara pasti, apalagi dimanfaatkan sederajat sumber pambangunan.

Kelompok 6B
1. Jajahan Maritim Nusantara (BMI) diartikan sebagai wilayah danau dengan hamparan pulau – pulau didalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah antara pertiwi, laut & udara pada atasnya tuntas unik menggunakan sudut tekur iklim serta cuaca bentuk airnya, wajah kerak dunia, keragaman biota serta susunan sosial pikiran.
Terdapat lima aspek yang dapat menjadi modal terpenting dalam menopang penguatan penyusunan negara marine modern dalam Indonesia, yakni:
· Peneguhan pemahaman lawan wawasan maritime
· Penegakan kedaulatan yang nyata di laut
· Pembangunan industri maritim
· Meletakkan pentingnya penataan celah wilayah maritime
· Penegakan sistem menyandarkan maritim
3. Untuk mengangkat pemanfaatan kekuatan sumberdaya nautikal maka telak diperlukan IPTEK, yang kudu pula dibantu oleh penelitian yang tajam dan berkelanjutan. Pembangunan bahari sekarang tersebut antara lain mencakup:
1. Capture Fisheries and Aquaculture
2. Marine Biotechnology
3. Non-Living Resources
4. Marine Transportation
5. Sea Territory
6. Small Island Development
Dalam kerangka pengembangan sumberdaya kelautan dimasa depan, jadi titik puncak pemanfaatan hendak dicapai kalau pengembangan serta pemanfaatannya meperhatikan 3 sesuatu yaitu, penjelasan IPTEK Kelautan dan perikanan, Industri perikanan dan bahari serta admistrasi dan managemennya.
Contoh pemanfaatan IPTEK pada Lingkungan Silam (Teknologi Penjelasan Ikan) Memilikinya teknologi sebagaimana Inderaja & Fishfinder.